NASIONAL

Jokowi Minta Aparat Tegas Tindak Pelaku Anarkis di Papua

Presiden Jokowi didamping Seskab dan Menteri Pariwisata menyampaikan pernyataan soal perkembangan Papua, di Purworejo, Jateng, Kamis (29/8/2019) malam. (Foto: Humas/Jay)

Kate.id – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat Papua tenang dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Khususnya yang dapat merugikan semuanya apabila ada kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, dan fasilitas-fasilitas masyarakat yang dibangun bersama. Permintaan ini menanggapi perkembangan yang terjadi di Papua yang dilanda kerusuhan, Kamis (29/8/2019) lantaran aksi rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Jawa Timut (Jatim).

“Saya juga telah memerintahkan, sebetulnya tadi malam sudah perintahkan kepada Menko Polhukam pada saat rapat di Istana bersama Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas. Terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis,”  kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers, di Alun-alun Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), Kamis malam.

Presiden menegaskan dirinya dan pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua. Baik di bidang fisik maupun sumber daya manusia (SDM). Agar Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera. “Mari kita semuanya menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai,” seru Jokowi. “Sekali lagi, mari kita jaga Tanah Papua sebagai sebuah tanah yang damai,” sambungnya.

Menjawab wartawan mengenai rencananya bertemu tokoh-tokoh Papua, Jokowi mengatakan, pertemuan tersebut telah direncanakan pekan ini. Tetapi masih belum memungkinkan untuk terlaksana. “Akan dilakukan dalam waktu yang secepat-secepatnya untuk bisa bertemu dengan para, baik tokoh muda, baik tokoh adat, baik tokoh masyarakat, dan tokoh agama,” ungkapnya.

Mendagri RI Tjahjo Kumolo.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Papua dan Papua Barat tetap berjalan. Meskipun dalam beberapa hari terakhir marak terjadi aksi unjuk rasa. “Jalan terus, tidak ada masalah. Pelayanan masyarakat semua jalan terus,” kata Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri Rapat RUU Pertanahan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.

Meski demikian, menurut dia, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah tetap melakukan monitoring pergerakan isu mengenai Papua dan Papua Barat. Ia pun menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan catatan tidak anarkis dan bersifat provokatif. “Oh iya jelas, gubernur, bupati/wali kota, juga Tim dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri terus memonitor Pemda setempat, yang penting jalan terus (sistem Pemerintahan dan pelayanan publik),” ujarnya.

Soal aspirasi, Tjahjo menekankan, asal tidak anarkis, asal tidak terus mengibarkan bendera dan sebagainya, sah-sah saja dilakukan. “Di Kemendagri juga ada yang menyampaikan aspirasi, kami dengar, asal tidak menyimpang dari pokok persoalan,” tegasnya.

BANTAH KEBIJAKAN BLACK OUT

Menkomifo RI memberi keterangan kepada wartawan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara membantah pemerintah melakukan pemadaman listri atau black out di Papua. Pemerintah hanya melakukan pembatasan atas layanan data, tidak ada kebijakan black out. Sementara layanan suara (menelepon/ditelepon) serta SMS (mengirim/menerima) tetap difungsikan. Pernyatan tersebut diampaikan menanggapi sejumlah isu mengenai pemutusan jalur telepon di Papua dan Papua Barat sejak adanya peristiwa berujung rasa di Manokwari beberapa hari lalu yang terus berlangsung hingga saat ini.

Mengenai pemutusan total (black out) jalur telekomunikasi seluler di Papua, khususnya di Jayapura, Menkominfo menegaskan yang terjadi adalah ada yang memotong kabel utama jaringan optik Telkomsel. Sehingga mengakibatkan matinya seluruh jenis layanan seluler di banyak lokasi di Jayapura.

“Telkomsel sedang berusaha untuk memperbaiki kabel yang diputus atau melakukan pengalihan trafik agar layanan suara & SMS bisa segera difungsikan kembali,” ungkap Rudiantara. Menurut Menkominfo, pihaknya juga sudah koordinasi dengan Polri dan TNI untuk membantu pengamanan perbaikan jalur telekomunikasi yang ada di ruang terbuka itu. (*)

Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top