METROPOLIS

Soal Ibu Kota Negara, DPRD Kaltim Minta Jangan Sampai Jadi Penonton di Rumah Sendiri

Ketua DPRD Kaltim Muhammad Syahrun

SAMARINDA, Kate.id – Dipilihnya Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibu Kota Negara baru Indonesia mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Syahrun.  Dalam hal ini, pihaknya menyambut baik keputusan pemerintah pusat tersebut.

“Kami apresiasi apa yang sudah diputuskan pemerintah ini. Semoga akan banyak dampak positifnya. Khususnya percepatan pembangunan infrastruktur di Kaltim,” kata dia di Samarinda, Rabu (28/8/2019).

Hanya saja, politikus Partai Golkar ini meminta agar Pemprov Kaltim tak hanya fokus mempersiapkan sarana prasarana infstruktur. Namun juga bisa secara simultan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). “Karena jangan sampai, orang daerah jadi penonton di daerahnya sendiri. Ini sangat penting,” sebut Syahrun.

Pria yang karib disapa Haji Alung ini khawatir jika pemprov tidak mempersiapkan SDM, maka akan berdampak negatif bagi masyarakat Kaltim. Sebab, tak dapat dipungkiri dengan menjadi Ibu Kota Negara, tentu arus urbanisasi pendatang tak bisa dihindarkan. “Mungkin perlu ditingkatkan program beasiswa yang sudah dijalankan saat ini, bisa diperbanyak beasiswa kuliah di luar negerinya. Termasuk meningkatkan skill pendidikan putra-putri daerah melalui latihan-latihan kerja,” jelasnya.

Desain kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur (Foto: istimewa)

BENTUK PERDA KAWASAN IBU KOTA

Direncanakan, lokasi Ibu Kota Negara berada di wilayah Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara (Kukar). Pembangunan awal di atas lahan seluas 40 ribu hektare, dengan pengembangan seluas 180 ribu hektare di lokasi tersebut. Untuk mendukung itu, upaya yang dilakukan DPRD Kaltim dengan membentuk payung hukum, Peraturan Daerah (Perda) pemanfaatan kawasan dimaksud.

Wakil Rakyat dari Kabupaten Kutai Kartanegara ini menyatakan, DPRD Kaltim sudah menerima usulan dari Pemprov Kaltim untuk membahas dan menindaklanjuti perihal penunjukan Ibu Kota Negara di Kaltim. “Saya sudah dapat undangannya dari gubernur, dalam waktu dekat nanti akan dibahas. Katanya, gubernur akan membuat pergub agar lahan yang direncanakan ibu kota negara itu tidak disalahgunakan,” papar wakil rakyat asal Kukar itu. Dari pergub tersebut, DPRD Kaltim akan menindaklanjutinya dengan pembentukan perda. “Teknisnya nanti akan dibahas bersama,” sambungnya. 

Sementara itu Anggota DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Demmu meminta Gubernur Kaltim, Isran Noor agar mengonsultasikan draf Pergub Kaltim tentang Kawasan Non Komersial. Yang nantinya digadang-gadang sebagai payung hukum dalam melindungi daerah yang direncanakan sebagai lokasi Ibu Kota Negara. Meski pergub merupakan hak gubernur, namun menurut dia, pembahasan Ibu Kota Negara merupakan persoalan penting. Karena menyangkut masa depan seluruh masyarakat Kaltim.   

“Untuk itu kami meminta agar Gubernur Kaltim bisa melibatkan kami dalam menyusun draft Pergub tersebut. Ya seperti ada konsultasi gitu lah,” terang Baharuddin Demu yang juga merupakan legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kukar ini.  (*)

Writer: Sandy hidayat, Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top