EKONOMI & BISNIS

Klaim Atasi Defisit, Iuran BPJS Diusulkan Jadi Rp 160 Ribu

Rencana iuran BPJS Kesehatan mengalami penyesuaian (Foto: BPJS Kesehatan)

JAKARTA, Kate.id – Pemerintah mengusulkan penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini dilakukan karena BPJS tak kunjung keluar dari masalah yang dihadapinya yaitu defisit anggaran.

BPJS berawal dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 2014 silam. Tujuannya memberikan Universal Health Coverage kepada masyarakat. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengagas program tersebut di akhir masa jabatannya.  

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Tubagus Achmad Choesni mengungkapkan, dalam perjalanannya, beberapa tantangan dialami BPJS. Tantangan tersebut adalah struktur iuran masih underpriced atau di bawah angka hitungan yang sesungguhnya diperlukan untuk menutupi biaya kesehatan.

Kedua, banyak peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu orang yang membayar mandiri atau dari sektor informal yang baru mendaftar pada saat sakit (kondisi adverse selection). Lalu setelah mendapat layanan kesehatan, berhenti membayar iuran.

Ketiga, rendahnya tingkat keaktifan peserta PBPU yaitu hanya sekitar 54 persen, sementara tingkat utilisasi atau penggunaan asuransi, sangat tinggi.

Keempat, beban pembiayaan katastropik yang sangat besar, yaitu lebih dari 20 persen dari total biaya manfaat. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki keberlanjutan program JKN tersebut.

Ilustrasi sosialisasi BPJS Kesehatan. (Foto: Istimewa)

TIGA LANGKAH ATASI MASALAH BPJS

Pemerintah dan BPJS menemukan solusi mengatasi tantangan tersebut. Ada tiga poin utama yang akan dilakukan, selain suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dinilai tidak akuntabel lagi.

Pertama, dengan perbaikan sistem dan manajemen JKN. Kedua, memperkuat peranan Pemda. Dan ketiga, menyesuaikan iuran peserta JKN.

Besaran penyesuaian iuran diusulkan oleh DJSN yang mendapat masukan hitungan dari aktuaria dan tim teknis terkait yaitu, Rp 42 ribu untuk kelas III, Rp 75 ribu kelas II, dan Rp 120 ribu untuk kelas I. 

“Ini yang kami gunakan untuk mengusulkan kepada pemerintah, tapi memang Rp 42 (ribu) (kelas III), Rp 75(ribu) (kelas II), dan Rp120 (ribu) (kelas I) asumsinya masih menyisakan defisit carry over dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Choesni.

Namun, dia mengatakan, idealnya saat ini Pekerja Penerima Upah (PPU) untuk kelas I pada saat dihitung, angkanya sudah mencapai Rp 109 ribu atau hampir Rp 110 ribu, sedangkan kelas II Rp 66 ribu.

Ia juga menyajikan fakta menarik bahwa Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas I bahkan sudah ada yang mencapai Rp 262 ribu karena ada adverse selection untuk perawatan atau penyembuhan penyakit- penyakit yang agak mahal.

“Demikian pula PBPU yang kelas I Rp262 ribu, Rp 253 ribu sampai Rp 287 ribu. Jika diaggregatkan, ini akan bertambah terus sehingga memicu defisit,” sebut Choesni.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat Rapat Kerja bersama Komisi IX dan Komisi XI di Ruang Rapat Komisi IX DPR pada Selasa (27/08) (Foto: humas kemenkeu)

IURAN KELAS I DAN II DIUSULKAN NAIK LEBIH TINGGI

Untuk mengatasi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Kerja bersama Komisi IX dan Komisi XI di Ruang Rapat Komisi IX DPR pada Selasa (27/8/2019) mengusulkan penyesuaian iuran BPJS.  

Ia menyebut bahwa iuran dapat dikenakan lebih tinggi untuk kelas II dan kelas I. Yaitu kelas II sebesar Rp 110 ribu dan kelas I sebesar Rp 160 ribu. Sebab, pemerintah menyediakan universal health coverage pada dasarnya adalah standar kelas III.  Untuk kelas III sendiri diusulkan sebesar Rp 42 ribu.

“Menurut kami untuk kelas II dan kelas I jumlah iurannya perlu dinaikkan untuk memberikan sinyal bahwa sebetulnya, yang ingin diberikan oleh pemerintah kepada seluruh universal health coverage adalah standar kelas III, sehingga kalau mau naik kelas, memang ada konsekuensinya,” terangnya.

Sri Mulyani menegaskan, usulan penyesuaian iuran tersebut akan dimulai pada 1 Januari 2020 mendatang. Usulan ini tengah menunggu keputusan presiden untuk segera diterapkan.

“Untuk yang PBI bisa dimulai kenaikannya bulan Agustus ini. Sedangkan untuk masyarakat di luar yang ditanggung pemerintah kita mulainya Januari untuk sosialisasi dan lain-lain,” tegas Sri Mulyani.

Writer: Sandy Hidayat, Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top