NASIONAL

Para Menteri Paparkan Tahapan Pembangunan Ibu Kota Baru RI

Para pejabat terkait dengan pemindahan ibu kota negara saling bertumpang tangan dengan tersenyum usai konperensi pers pemindahan ibu kota negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang. (Foto: AGUNG/Humas)

JAKARTA, Kate.id – Lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia (RI) telah ditentukan, yaitu sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Penetapan yang diumumkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/8/2019) ini akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian terkait.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, penetapan lokasi ini segera akan  ditindaklanjuti. Terutama penentuan lokasi yang tentunya akan melibatkan Gubernur Kaltim, Isran Noor.

“Kemudian kita menyiapkan naskah akademik yang akan menjadi dasar Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibu kota tersebut,” ujar Bambang dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

Dia bertutur, fase persiapan pemindahan dan pembangunan ibu kota baru diproyeksikan rampung minimal pada akhir 2020. Yang meliputi pembuatan masterplannya, urban design, building design, desain bangunannya sampai kepada dasar perundang-undangannya terutama RUU-nya. Termasuk juga penyiapan lahan. Sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir 2020.

“Akhir 2020 sudah mulai konstruksi. Kami harapkan paling lambat tahun 2024 proses pemindahan sudah dilakukan,” sebutnya.

Diuraikan Bambang, proses pemindahan ini tentu memiliki sejumlah tahapan yang nantinya akan didetailkan apabila progres pembangunannya sudah diketahui. Paling lambat di 2024, pemerintah sudah memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke ibu kota yang baru nanti di Kaltim.

“Yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan. Kota Jakarta akan tetap didorong menjadi pusat ekonomi dan keuangan sebagaimana sebelumnya,” terang Bambang.

Dijelaskan, secara keseluruhan lahan untuk ibu kota yang baru seluas 180 ribu hektare. Diawali dengan kawasan induk seluas 40 ribu hektare. Setelah nanti kotanya berkembang suatu saat di masa depan, bisa diperluas sampai 180 ribu . Dari 180 ribu hektare itu, separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau termasuk hutan lindung.

Bambang menegaskan bila dalam pembangunannya kelak tidak akan mengganggu keberadaan hutan lindung. Malahan hutan konservasi yang ada di wilayah PPU dan Kukar tersebut nantinya akan diperbaiki. “Hutan konservasi itu yang sekarang ada yang memakainya tidak untuk kepentingan hutan, termasuk perkebunan. Jadi justru akan direhabilitasi. Hutan lindung yang ada di Kaltim tidak akan diganggu,” tegasnya.

Menurut dia, sebagian besar lahan untuk ibu kota tersebut kepemilikannya berada di pemerintah. Kalaupun ada pihak ketiga yang sedang mengerjakan sesuatu pada lahan tersebut, pemerintah berwenang untuk menarik hak itu sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Terkait permasalahan lahan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Jalil menyatakan, pihaknya siap mengamankan untuk keperluan ibu kota negara. Dari luas 180 ribu hektare itu, sebagian besar merupakan milik negara. Sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan pengurusan tanah relatif lebih mudah.

“Walaupun nanti itu ada konektivitas dan lain-lain, tentu perlu pembebasan lahan sesuai dengan undang-undang yang ada,” jelas Sofyan.

Menurut dia, begitu diputuskan lokasi yang ditetapkan, maka tata ruang ibu kota akan berbarengan dengan perencanaan-perencanaan yang lain. Sofyan pun kembali menegaskan bahwa kepemilikan lahan oleh pemerintah memungkinkan pembebasan tanah untuk kepentingan ibu kota relatif mudah dan bisa diatur dengan baik.

“Begitu nanti penetapan lokasi telah dikeluarkan, maka kita akan lakukan proses landpricing. Supaya nanti jangan ada spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung ibu kota negara tersebut,” terangnya.

PEMBANGUNAN PAKAI TIGA KLASTER

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menguraikan, dalam pembangunan infrastruktur ibu kota negara nantinya akan menggunakan tiga klaster. Pertama yaitu mendesain kawasannya setelah ditetapkan lokasinya. “Rencana tata bangunan dan lingkungannya akan diselesaikan minimal pada 2020,” ujarnya.

Kemudian untuk prasarana dasarnya yang pertama dibangun adalah jalan, drainase, dan fasilitas air, termasuk bendungan. Dalam hal ini, Kementerian PUPR telah memiliki beberapa lokasi bendungan dan intake untuk melayani kebutuhan ibu kota negara yang baru. Paling cepat di pertengahan atau akhir 2020, design & build pembangunan ibu kota ini akan dimulai.

“Kontraktor dan konsultan menjadi satu, untuk mendesain. Kami beri mereka kriteria desainnya, jadi ada inovasi-inovasi di situ, sehingga lebih cepat,” papar Basuki.

Pembangunan prasarana dasar meliputi jalan, air, drainase dan sebagainya inilah yang menggunakan anggaran 19 persen dari APBN. Dengan pembangunannya dimulai di pertengahan dan akhir 2020. Sehingga tidak ini semua APBN digunakan untuk membangun infrastruktur ibu kota, melainkan untuk prasarana dasar.

Basuki memaparkan, untuk gedung pemerintahan nantinya membutuhkan desain-desain arsitektural sehingga harus hati-hati dalam perencanannya. Namun demikian, pihaknya tetap akan membuat program agar mulai pertengahan 2020 bisa memulai design & build sehingga bisa dilakukan pengerjaannya.

“Konstruksinya sendiri kira-kira memakan waktu tiga sampai empat tahun untuk bisa menyelesaikan jalan, waduk, air ,sanitasi, kemudian untuk gedung-gedung. Sehingga target misalnya 2023-2024 akan mulai ada pergerakan ke sana insyaallah masih. Dengan data ini, dengan jadwal ini, mudah-mudahan masih bisa kami tangani,” pungkas Basuki. (*)

Writer: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top