POLITIK

Demi Ibu Kota, Anggota DPR RI Asal Kaltim Ini Siap Jadi Marketing

Ihwan Datu Adam. (Foto: Tony Borneo/Kate.id)

JAKARTA, Kate.id – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) belum juga mengungkap provinsi mana yang akan dipilih menjadi ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta. Hal ini terus memunculkan asa bagi dua provinsi calon kuat ibu kota, yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan banyak pejabat asal dua daerah tersebut melakukan berbagai upaya promosi demi pindahnya titel ibu kota ke daerah masing-masing.

Salah satunya Ihwan Datu Adam, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim. Untuk mengupayakan Kaltim terpilih sebagai ibu kota, Ihwan mengaku siap menjadi marketing atau pemasaran Kaltim sebagai ibu kota baru.

“Bagi kami, Kaltim yang paling siap untuk menjadi ibu kota negara RI. Seperti yang disampaikan presiden, yang ingin memindahkan ibu kota negara dan meminta izin kepada anggota DPR dan DPD,” sebut Ihwan usai Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Kompleks Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Dalam hal ini, Ihwan menyatakan siap melakukan berbagai upaya termasuk lobi-lobi politik kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Jokowi. Sehingga bisa memutuskan Kaltim menjadi ibu kota negara. Menurut dia, kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melihat bahwa Kaltim memenuhi kelayakan menjadi ibu kota. Tinggal kini hasil akhirnya bergantung pada keputusan Jokowi sebagai pemimpin negara.

“Saya akan jual apa kunggulan-keunggulan Kaltim dibandingkan kompetitor kami di Kalteng. Mudah-mudahan Presiden menunjuk kaltim sebagai ibu kota indonesia,” tutur Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Menurut Ihwan, Kaltim telah memiliki berbagai infrastruktur penunjang sebagai ibu kota. Mulai dari bandara internasional hingga pelabuhan laut. Secara sosial, provinsi ini juga terbilang aman lantaran tidak pernah terjadi konflik sosial antarsuku dan antarmasyarakat. Padahal, ada banyak suku yang menetap di Kaltim.

“Malah bisa dibilang Kaltim itu indonesia mini. Semua suku ada berdiam di sana dan tidak pernah ada konflik seperti bentrok antarsuku,” terang Ihwan.

Keunggulan Kaltim ini menurut Ihwan bukan hanya pada infrastruktur dan kehidupan sosialnya. Melainkan juga dari skema pembiayaan yang bisa diterapkan dalam pembangunan ibu kota kelak. Karena selama ini Kaltim telah menjadi penyumbang devisa bagi negara. Dengan dana bagi hasil (DBH) dari Kaltim untuk pemerintah pusat yang per tahunnya mencapai Rp 500 triliun.

Dia menawarkan skema pembiayaan untuk menjawab masalah pembiayaan pemindahan ibu kota yang diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Yaitu, dengan memotong Rp 50 triliun setiap tahunnya. “Tentunya kami meminta izin kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. Untuk bisa memotong Rp 50 triliun setiap tahunnya, untuk pembangunan pemindahan ibu kota RI di Kaltim,” beber politisi Partai Demokrat ini. (*)

Writer: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top