METROPOLIS

APBD Perubahan Kaltim 2019 Disahkan, Nilainya Rp 13 Triliun

Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Ketua DPRD Kaltim M Syahrun menandatangani kesepakatan Raperda APBD Perubahan 2019.

SAMARINDA, Kate.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 13 triliun. Artinya, terjadi kenaikan sebesar Rp 2,23 triliun dari semula APBD murni diproyeksikan hanya Rp 10,76 triliun. Pengesahan tersebut dilakukan Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Ketua DPRD Kaltim M Syahrun dalam rapat paripurna ke- 28 di Gedung Utama DPRD Kaltim, di Samarinda, Rabu (14/8/2019).

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, kenaikan anggaran pada perubahan sebesar Rp 2,23 triliun merupakan prestasi yang patut disyukuri. Isran mengklaim kenaikan tersebut atas prestasi perangkat daerah dalam pengoptimalan penerimaan dan pendapatan daerah.

“Saya terima kasih dan beri apresiasi kepada dewan yang sudah mengoreksi dan memberikan tanggapan terhadap penyusunan APBD perubahan ini. Pemprov bersyukur dengan kerja sama DPRD, APBD kita naik Rp 2,23 triliun atau menjadi Rp 13 triliun dari Rp 10,76 triliun. Lumayan naiknya,” jelas Isran.

Dalam sambutannya tersebut, Isran berharap peningkatan APBD Kaltim ini mampu menjaga kualitas pembangunan. Serta menjalankan kegiatan dan program yang sudah direncanakan bersama dengan baik. “Pemprov berharap sinergi ini terus terjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Demi kepentingan pembangunan lebih baik di masa akan datang. Untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim yang insyaallah berdaulat,” tuturnya.

Dalam draf Raperda APBD P 2019 Kaltim yang diterima media ini, APBD Perubahan mengalami kenaikan Rp 2,23 triliun atau sebesar 20,71 persen dari proyeksi APBD murni senilai Rp 10,769 triliun. Sehingga nilai Perubahan APBD Kaltim 2019 menjadi Rp 13 triliun.

Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula Rp 10,549 triliun, mengalami peningkatan pada Perubahan APBD menjadi Rp 11,137 triliun atau naik 5,58 persen. Dana perimbangan yang semula Rp 5.059 triliun mengalami kenaikan pada Perubahan APBD 2019 menjadi Rp 5,306 triliun atau naik 4,87 persen. Dan lain-lain pendapatan yang sah semula Rp 36,827 miliar bertambah 0,33 persen pada Perubahan APBD 2019 menjadi Rp 36,947 miliar.

Sementara pada pos belanja daerah, juga mengalami kenaikan sebesar 20,90 persen atau sebesar Rp 12,9 triliun dalam perubahan APBD 2019. Dengan ringkasan, belanja tidak langsung Rp 7,919 triliun atau naik 21,35 persen dan belanja langsung Rp 4,980 triliun atau mengalami kenaikan 20,20 persen. Sedangkan untuk pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan 746,21 persen atau menjadi Rp 1,862 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah tetap dialokasikan Rp 100 miliar.

“Insyaallah pendapatan kita tahun depan akan lebih besar. Saya jamin. Kita pernah mengalami masa emas di 2013 (APBD, Red.) yang mencapai Rp 14,3 triliun. Dan tahun depan kita bisa lebih besar lagi dari itu. Karena Allah memberikan keberkahan pada kita selama kita kerja yang tulus untuk masyarakat,” ucap Isran.

Dengan pengesahan ini, selanjutnya Raperda APBD P 2019 Kaltim akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan evaluasi. “Semoga proses selanjutnya tidak ada hambatan. Insyaallah percaya saja tidak ada hambatan,” harap Mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) itu.

Sementara itu Ketua DPRD Kaltim, M Syahrun menyatakan, pihaknya akan turut serta mengawasi proses pengajuan raperda tersebut ke Kemendagri agar dapat disetujui. Diperkirakan hasil evaluasi akan diterima dalam sepekan ke depan. “Nanti evaluasi di sana (Kemendagri), kami telah lakukan sesuai aturan yang kami yakini sesuai aturan. Soal hasilnya kami serahkan ke kemendagri,” pungkasnya. (*)

Writer: Sandy Hidayat, Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top