POLITIK

Menhan Tegaskan Pancasila Tak Boleh Diganti

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu (Foto: kemhan.go.id)

Kate.id – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu menanggapi adanya rekomendasi kelompok masyarakat untuk menerapkan NKRI syariah sebagai ideologi negara. Menurut Menhan, Pancasila adalah perekat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk diganti oleh ideologi apapun.

“Kalau perekat tidak lengket, bangsa akan hancur. Itu tidak boleh terjadi. Semua bangsa harus tahu kalau Pancasila diutak-atik, dilemahkan, bangsa akan lemah. Pancasila nomor satu,” kata Ryamizard di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, seperti dikutip dari Tempo.co, Senin (12/8/2019).

Ryamizard menyebut, ada banyak idelogi di dunia. Misalnya seperti liberal, komunis, Islam, dan wahabi. Keempat ideologi itu bersifat lahiriah dan ada pembuatnya. Sedangkan Pancasila, kata dia, bersifat batiniah dan dibuat berdasarkan menggali dari budaya-budaya dan rahmat Allah SWT.

Menurutnya, setiap negara juga memiliki konsep ideologinya sendiri sebagai simbol pemersatu yang khas dan pas. Ia mencontohkan, misalnya, komunisme untuk Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia. Kemudian monarki untuk Inggris, liberal untuk Amerika Serikat, dan syariat Islam berbasis wahabisme untuk Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah.

Ryamizard mengatakan, ideologi yang dianut negara-negara tersebut patut dihormati. Namun kata dia, bukan berarti indonesia dipaksa menerapkan ideologi negara lain.  Ia menegaskan, keberadaan ideologi tersebut tidak boleh ada di Indonesia. “Ideologi di atas tidak boleh mengalahkan, mengganti ideologi Pancasila,” ujarnya.

Ryamizard berpendapat, bangsa dan masyarakat Indonesia harusnya bersyukur dan bangga memiliki ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Menurut dia, dengan adanya dasar negara yang kuat, suatu bangsa tidak akan mudah terombang-ambing dari dalam maupun luar. Selain itu, ideologi negara juga menjadi bintang penuntun yang memberikan orientasi pembangunan bangsa ke depan. 

Sebelumnya Ijtimak Ulama IV Persatuan Alumni 212 merekomendasikan NKRI bersyariah. Dalam keputusan hasil rekomendasinya pada poin 3.6 menyebut “Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara.” (*)

Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top