NASIONAL

Mendagri Sebut Tak Ada Pilkada di Ibu Kota Baru

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (Foto: kemendagri.go.id)

JAKARTA, Kate.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, ibu kota negara pengganti DKI Jakarta nantinya tak akan melaksanakan pemilihan kepada daerah (Pilkada) seperti daerah lainnya. Artinya, ibu kota baru nanti tidak dipimpin oleh kepala daerah. Baik gubernur, bupati, maupun wali kota hasil dari Pilkada. Ada dua kemungkinan, kepala daerah diadaka namun ditunjuk oleh Presiden atau tidak sama sekali kepala daerah.

“Setahu saya enggak ada (Pilkada),” kata Tjahjo kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir dari CNN Indonesia, Senin (12/8/2019).

Sebab, diakui Tjahjo, dari rapat persiapan pemindahan ibu kota yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), secara prinsip ibu kota baru nanti bukan merupakan daerah otonomi baru. “Secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonomi baru,” ujarnya.

Artinya, menurut Politikus PDIP ini, ibu kota baru kemungkinan menjadi wilayah administratif sendiri. Seperti Putrajaya yang menjadi pusat administrasi Malaysia. “Ya (menjadi wilayah) khusus, ya kayak Putrajaya lah di Malaysia,” tuturnya.

Sementara itu, terkait status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang selama ini melekat pada Jakarta akan hilang setelah ada ibu kota negara yang baru, Tjahjo tak mau berspekulasi. Ia meminta menunggu hasil kajian dari Bappenas. “Kami enggak bicara soal itu, dibedakan mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tunggu rilisnya dari Bappenas,” tuturnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan lokasi ibu kota negara yang baru telah mengerucut ke salah satu dari tiga provinsi di Pulau Kalimantan. Adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Selatan. (*)

Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top