METROPOLIS

Angka Kemiskinan Kalsel Diklaim di Bawah Rata-Rata Nasional

Aktivis ACT saat mengunjungi salah seorang warga miskin di Kalsel. (foto: dok ACT)

BANJARMASIN, Kate.id – Angka kemiskinan Kalimantan Selatan (Kalsel) berada jauh di bawah rata-rata angka kemiskinan nasional. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Mahyuni dalam Bimbingan Teknis UP2K, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (7/8/2019)

Dijelaskan, saat ini persentase kemiskinan Kalsel berkisar di angka 4 persen. Sementara angka kemiskinan nasional ada di kisaran 9 persen. Dengan demikian, angka kemiskinan di Kalsel merupakan yang paling rendah di regional Kalimantan.

Mahyuni menjelaskan, pencapaian ini tidak lepas dari program mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalsel. Yaitu melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

“Saya mengapresiasi atas kerja-kerja yang konsisten dari TP-PKK dalam mensejahterakan keluarga, khususnya melalui program UP2K yang dikembangkan di desa-desa,” Mahyuni dikutip dari laman resmi Pemprov Kalsel.

Menurut dia, dalam perjalanannya UP2K di Kalsel terus berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari prestasi UP2K Kenanga Kelurahan Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mendapatkan penghargaan Pakarti Madya I UP2K-PKK.

“Prestasi UP2K Kenanga kiranya mendorong UP2K yang lain untuk bekerja secara lebih maksimal. Lakukan terobosan-terobosan yang mendorong peningkatan pendapatan keluarga,” tuturnya.

Salah satunya yaitu dengan membangun kerja sama dengan pengusaha di Kalsel. Terutama, sambung Mahyuni, kerja sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kalsel.

Sementara itu Ketua TP-PKK Kalsel, yang diwakili Wakil Ketua Pokja 4 TP-PKK Kalsel, Rismawati menjelaskan, melalui Bimtek UP2K diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas kader PKK Kabupaten/Kota. Untuk bisa meningkatkan pendapatan keluarga di daerah-daerah. Menurutnya, kader-kader PKK dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui UP2K untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

“PKK Kabupaten harus melakukan pembinaan yang berkelanjutan ke kecamatan dan desa-desa dalam rangka pengembangan UP2K ini” urai Rismawati.

Angka Kemiskinan Meningkat

Meski diklaim di bawah rata-rata nasional, namun angka kemiskinan di Kalsel belakangan tercatat mengalami peningkatan. Hal ini merujuk data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel yang dirilis awal Februari 2019 lalu. Berdasarkan data terakhir BPS, penduduk miskin di Kalsel pada periode Maret hingga September 2018 ternyata bertambah enam ribu orang.

Permukiman miskin di Kalsel. (Foto: AntaranewsKalsel/Hasan Z)

Pada Maret 2018 misalnya, BPS Kalsel mencatat warga miskin di Banua berjumlah 189 ribu orang. Sedangkan, September 2018 meningkat menjadi 195 ribu orang. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret–September 2018 jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan 2 ribu orang. Sedangkan di perdesaan mengalami pertumbuhan 4 ribu orang.

Kepala BPS Kalsel Diah Utami mengatakan, untuk mengukur angka kemiskinan mereka melihat dari pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. “Dengan pendekatan ini, kemiskinan dilihat dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran,” kata dia, dilansir dari laman Prokal.

Selanjutnya, metode pengukuran yang dilakukan sendiri ialah menghitung Garis Kemiskinan (GK) penduduk. Yang terdiri dari dua komponen; Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). “Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan,” ujarnya.

Diah mengungkapkan, jika penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan, maka dikategorikan sebagai warga miskin. “Garis kemiskinan di Kalimantan Selatan sendiri sebesar Rp 436.163 perkapita per bulan,” ungkapnya.

Dilihat dari pengukuran yang mereka lakukan, dia menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kalsel. Di antaranya, menurunnya harga sejumlah komoditas. Seperti, karet, sawit dan gabah. “Berkebun dan bertani masih menjadi pekerjaan utama di desa, kalau harga turun tentu akan mempengaruhi penghasilan mereka,” ujarnya.

Selain itu, Diah menyampaikan, bertambahnya angka pengangguran pada 2018 juga turut mempengaruhi bertambahnya warga miskin. “Angka pengangguran Februari 2018 sebesar 3,86 persen, lalu meningkat menjadi 4,5 persen pada bulan Agustus 2018,” tandasnya. (*)

Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top