NASIONAL

Panglima TNI Hitung Potensi Ancaman Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Foto: istimewa)

JAKARTA, Kate.id – Potensi ancaman di wilayah calon ibu kota negara yang baru menggantikan DKI Jakarta, saat ini tengah dipetakan. Hal ini diungkapkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Kata Hadi, saat ini pihaknya tengah menghitung potensi-potensi ancaman yang ada di Kalimantan, yang sesuai dengan ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggantikan Jakarta. Meski belum diketahui di provinsi mana pada Pulau Kalimantan tersebut.

“Ini kan masih dibahas ya (lokasinya). Tapi kalau secara umum yang jelas dari faktor ancaman kami lihat. Ancaman dari barat, timur, selatan, kami hitung (potensinya),” ujar Hadi usai mengikuti rapat terbatas Pemindahan Ibu Kota di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip CNN Indonesia, Selasa (6/8/19).

Namun Panglima tak menjabarkan secara jelas soal keamanan di pulau Borneo tersebut. Panglima mengaku masih menunggu kepastian lokasi ibu kota negara baru yang akan ditetapkan pemerintah dalam waktu dekat. “Yang jelas Bappenas ( Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , Red.) sudah melihat Kalimantan. Nah Kalimantan nanti, Kalimantan mana yang akan dipilih,” sebutnya.

Sebelumnya, Jokowi memastikan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke wilayah di Pulau Kalimantan. Ia mengatakan masih menunggu hasil kajian Bappenas untuk memilih provinsi mana di Kalimantan yang akan menjadi ibu kota negara.

“Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan, di Kalimantan. Provinsinya di mana, ini yang harus didetailkan lagi,” kata Jokowi.

Dia menyebut Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga sudah menindaklanjuti pilihan provinsi yang dinilai berpotensi, seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Ia juga meminta agar kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan diselesaikan dan dirinci kembali. Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk menyiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota, baik yang bersumber dari APBN atau di luar APBN. Ia juga memerintahkan agar ada desain kelembagaan yang diberikan otoritas dalam rencana pemindahan ibu kota negara ini. 

Writer: Sandy Hidayat, Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top