POLITIK

Dari Enam Raperda, Baru Satu yang Disahkan DPRD Kaltim

Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun (Foto: Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Di tahun terakhir masa jabatan DPRD Kaltim periode 2014-2019 ini, ada enam buah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) untuk diselesaikan. Namun, baru satu yang sudah disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Keenam Raperda tersebut yaitu, Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil (RZWP3K), Raperda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Kaltim, Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Raperda Rencana Pembangunan Industri (RIP), Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Provinsi Kawasan Industri Maloy, dan Raperda Rencana Pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan pemukiman (RP3KP). 

Dari keenam raperda tersebut, DPRD Kaltim membentuk panitia khusus (Pansus). Hasilnya, dalam laporan akhir pansus, hanya satu raperda yang disepakati untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Yaitu Raperda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Kaltim.

Hal ini diketahui saat paripurna ke-21 DPRD Kaltim. Pansus pembahas enam buah Raperda tersebut membacakan hasil kerja di hadapan rapat paripurna. Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun mengatakan, dari laporan hasil akhir kerja pansus, hanya Raperda RUED yang dapat disahkan dalam paripurna ini. “Total ada enam Raperda, satu sudah bisa disahkan,” ujarnya, Senin (05/08/2019).

Sementara itu, ada dua raperda yang ditunda pengesahannya karena masih menunggu penambahan waktu hingga 23 Agustus. Dua lagi akan disahkan sebelum masa tugas DPRD selesai sementara tiga sisanya diluncurkan pada periode selanjutnya.

Dua Raperda yang akan disahkan sebelum masa tugas DPRD masa bakti 2014-2019 usai adalah Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kaltim serta Raperda Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). Masing-masing Pansus pembahas dua Raperda itu meminta perpanjangan masa kerja Pansus hingga 23 Agustus dua pekan ke depan. 

Sementara sisanya akan masuk dalam prolegda tahun 2020 atau dibahas oleh wakil rakyat periode akan datang. Yaitu RZWP3K, Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy, dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut Syahrun, alasan dari dihentikannya ketiga pansus dimaksud adalah belum lengkapnya data dan dokumen. Serta adanya kendala di lapangan sehingga harus diluncurkan pada tahun depan.

“Sedangkan yang diperpanjang Masa kerja  pansus sampai 23 Agustus 2019. Setelah itu pansus diwajibkan menyampaikan laporan akhir masa kerjanya pada rapat paripurna. Tentu diharapkan perpanjangan waktu tersebut mampu dimaksimalkan,” tutupnya. (*)

Writer: Sandy Hidayat, Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top