NASIONAL

Jokowi Tak Mau Ada Ego Sektoral dalam Pengelolaan Transportasi

Presiden RI Joko Widodo saat menjajal MRT Jakarta dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun Lebak Bulus Jakarta. (Foto: Agung/Humas Setkab)

JAKARTA, Kate.id – KEPENTINGAN nasional harus selalu dikedepankan dalam berbagai hal. Termasuk dalam pengelolaan transportasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang meminta semua pihak menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan transportasi demi kepentingan nasional.

Dikatakan orang nomor satu di Indonesia itu, kemacetan yang terjadi di kota-kota besar termasuk wilayah Jabodetabek telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Karenanya, kemacetan ini harus segera diselesaikan.

“Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, ego daerah, saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional,” kata Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas membahas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (19/03/2019).

Kata presiden, studi Bappenas menemukan angka kerugian mencapai hingga Rp 65 triliun lantaran kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya. “Bahkan Pak Wapres, Pak Gubernur, menyampaikan angka sampai Rp100 triliun. Itu jumlah yang sangat besar,” katanya.

Jokowi menyebut, rapat terbatas yang dilakukan melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek. Pada rapat terbatas sebelumnya, dia sudah menugaskan Wapres Jusuf Kalla untuk mengoordinasikan seluruh menteri dan gubernur. Terkait dengan percepatan, pengintegrasian sistem, pengelolaan jaringan transportasi pekotaan antarwilayah

“Proses perintegrasian ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, kemacetan yang terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bukan per tahun tapi sudah berpuluh tahun,” tegasnya.

Jokowi mengingatkan pentingnya pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang. Selain itu perlu kesinambungan, terkesambungan antarmoda. Baik nantinya MRT, LRT, Transjakarta, kemudian moda moda yang lainnya KRL, angkutan umum lainnya.

“Saya meyakini langkah tersebut akan mengurangi kemacetan di Jabodetabek. Dan kami harapkan selesainya nanti MRT, LRT serta yang lainnya, rakyat akan mendapatkan sebuah layanan transportasi massal yang nyaman aman dan yang lebih baik,” tandas Jokowi. (luk)

Presiden RI Joko Widodo saat menjajal MRT Jakarta dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun Lebak Bulus Jakarta.

Harapkan Pengguna Kendaraan Beralih ke Transportasi Massal

KEMACETAN di Jakarta turut menjadi perhatian Jokowi. Karenanya, orang nomor satu di Indonesia itu berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi massal.

“Terutama untuk pengguna mobil-mobil pribadi atau sepeda motor di jalur ini (MRT, Red.). Kita mengajak mulai beralih ke MRT yang sangat nyaman ini,” kata Jokowi ketika menjajal MRT Jakarta dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun Lebak Bulus Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Dijelaskan olehnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama pemerintah daerah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sepakat untuk membentuk sistem transportasi umum terintegrasi sepanjang 260 kilometer.

Pun begitu, untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum, Pemprov DKI Jakarta juga bakal menerapkan jalan berbayar electronic road pricing (ERP) di sejumlah jalan utama di ibu kota negara ini.

“Tadi, sudah kami sepakati dengan Pak Gubernur DKI, Pak Gubernur Jawa Barat, Walikota Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan Tangerang Selatan sepakat bahwa kita akan membentuk entitas baru. Sehingga lebih fleksibel, pembangunannya tidak birokratis, bisa cepat,” bebernya.

Saat rapat terbatas bertopik Lanjutan Pembahasan Kebijakan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, pemerintah membahas pembangunan fasilitas transportasi terpadu se-Jabodetabek. Selain transportasi, juga akan dibangun penataan ruang permukiman, serta sanitasi dan saluran air bersih.

“Ini tadi sudah kami putuskan dalam jangka 10 tahun, harus bisa kita selesaikan dengan investasi kurang lebih Rp 571 triliun,” jelas Jokowi. Dia menambahkan, pemerintah pusat serta provinsi bakal mempersiapkan anggaran pembangunan dan mengikutsertakan investasi swasta. (*)

Editor: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top