POLITIK

Putusan MA Loloskan Napi Korupsi Nyaleg, KPU Menghormati

gedung mahkamah agung. (Foto: laman resmi MA)

Kate.id – Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menggagalkan mantan narapidana (napi) korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019 urung terlaksana. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

MA diwakili juru bicaranya, Suhadi menuturkan, sudah memutuskan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan napi narkoba, napi kejahatan seksual terhadap anak, dan napi koruptor menjadi caleg bertentangan dengan undang-undang. Sebagaimana diputuskan Kamis (13/9/18) lalu.

“Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi mantan napi itu boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang dan putusan MK,” ujar Suhadi, Jumat (14/9/18).

Larangan mantan napi korupsi menjadi caleg menuai polemik ketika KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. PKPU ini melarang mantan napi tiga kasus sebagaimana disebutkan di atas, untuk bisa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Dalm hal ini KPU mencoret bakal caleg (Bacaleg) yang diajukan partai politik (parpol) jika terbukti pernah terlibat salah satu kasus tersebut. Peraturan yang melarang ini lantas digugat ke MA.

Dijelaskan Suhadi, pertimbangan MA mengabulkan gugatan para termohon lantarang PKPU tersebut dianggap bertentangan undang-undang yang lebih tinggi, tepatnya pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu menyebutkan, “Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

KPU MENGHORMATI, TUNGGU SALINAN

KPU RI menghormati putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mantan napi kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

“Saya menyerukan kepada semua pihak, begitu putusan Mahkamah Agung ini keluar. Maka semua harus menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah tersebut,” kata Ketua KPU, Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Namun demikian, pihaknya masih menunggu salinan putusan tersebut. Putusan MA itu tidak bisa langsung diikuti mengingat membutuhkan proses yang cukup panjang.

“Begitu putusan MA keluar, KPU kan tidak serta-merta, ya sudah ini ditindaklanjuti, tidak. Karena ada proses putusan itu harus dimasukkan di dalam PKPU kita. Maka, PKPU-nya harus direvisi lebih dahulu,” kata Arief.

Ia menjelaskan, teknis untuk merevisi PKPU tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Karena ada tahapan yang disebut uji publik. Ada tahapan yang disebut konsultasi dengan pemerintah dan DPR.

“Setelah itu KPU merapikan, memastikan bahwa sudah sesuai dengan catatan masukan itu baru kemudian KPU menetapkan. Lalu mengirimkan ke Kemenkum HAM, lalu diundangkan,” jelas Arief.

Setelah direvisi, ada tahapan lagi yang harus dilakukan KPU. Yaitu KPU wajib melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu serta KPU di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

“KPU harus memberi tahu kepada peserta pemilu supaya mereka tahu mereka harus berbuat apa. Kami juga harus menyampaikan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota agar mereka mengerti kalau kejadian itu di level kabupaten/kota mau ngapain, di level provinsi mau ngapain,” sebutnya.

Usai keluarnya putusan MA, upaya KPU menggalang dukungan menolak mantan napi korupsi nyaleg menjadi sia-sia.
(Foto: MI/Susanto)

Menurut dia, bila daftar calon tetap (DCT) harus mengakomodasi keputusan MA, maka harus dilakukan cara-cara yang luar biasa. “Kalau memang targetnya sebelum tanggal 20 September (2018) karena akan ada DCT, maka ada hal yang harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa,” kata Arief. Tetapi dia tidak menyebutkan cara apa yang akan dilakukan.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindaklanjuti putusan MA yang menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

“KPU harus segera merevisi Peraturan KPU itu dalam waktu secepatnya, karena tanggal 20 September sudah penetapan DCT,” kata Ketua Bawaslu Abhan usai Rapat Pleno Rekapitulasi DPT hasil perbaikan.

Menurut dia, KPU juga harus berkonsultasi dengan DPR agar keputusan untuk merevisi PKPU bisa dilakukan segera. “Konsultasi kepada DPR bisa dilakukan secara tertulis karena mendesak. Tapi agar tak jadi persoalan, ya secepatnya tanggal 20 sudah DCT,” beber Abhan.

Bawaslu menyebutkan ada 41 caleg yang pernah bermasalah dengan kasus korupsi. Yakni tiga dari DPD dan 38 dari DPRD tingkat kabupaten dan provinsi.

Mengenai adanya wacana untuk surat suara bagi mantan napi korupsi, Bawaslu menyerahkannya ke KPU. Namun, paling tidak masyarakat harus tahu rekam jejak politikus yang pernah menjadi narapidana korupsi. “Bagi kami minimal, CV dari calon itu harus dibuka,” tutur Abhan.

DIMINTA IKUTI SARAN PRESIDEN

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengaku terkejut dengan keputusan MA yang membatalkan aturan larangan bagi mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg di Pileg 2019.

Aturan itu sebelumnya dimuat dalam Peraturan KPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pada Pasal 7 Ayat (1) huruf h ditetapkan, mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang maju sebagai caleg.

“Kami terkejut dengan putusan MA. Tadinya kami punya harapan besar MA akan progresif dan mampu melihat secara utuh semangat dan roh PKPU ini dalam upaya mewujudkan pemilu yang bersih dan antikorupsi,” ujar Titi, Jumat (14/9/2018).

Meski demikian, Titi mengakui putusan MA merupakan perintah hukum. Titi berharap KPU dapat segera memikirkan mekanisme lain, untuk tetap mewujudkan pemilu bersih.

Misalnya, secara terbuka dan transparan memberi akses pada pemilih untuk mengetahui riwayat hidup dan rekam jejak calon sebaik semudah mungkin. Khususnya berkaitan deng masalah hukum caleg mantan napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

“Usulan Presiden Jokowi untuk memberi tanda pada para caleg mantan napi korupsi mulai harus dipikirkan dan direalisasikan. Misalnya diumumkan di pengumuman TPS-TPS di daerah pemilihan yang ada mantan napi korupsinya,” kata Titi.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua KPU Arief Budiman setelah diperbolehkannya eks koruptor menjadi caleg oleh MA, PKPU yang ada saat ini belum mengakomodasi pemberian tanda khusus tersebut.

“Kalau memang ada ide itu, harus dimasukkan dalam PKPU tentang pemungutan suara. Pas pemungutan suara nanti ditempel ini, ditempel itu, tapi kan kami belum memformulasikan hal itu,” kata Arief. (*)

Writer: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top