EKONOMI & BISNIS

Atasi Inefisiensi Kelistrikan, PLN Diusulkan Melantai di Bursa

Manajemen PLN tengah melakukan kunjungan ke sejumlah pembangkit di Indonesia. (Foto: Antara/Muhammad Iqbal)

Kate.id – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diusulkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Usulan ini sebagai salah satu cara mengatasi masalah inefisiensi yang dihadapi sektor kelistrikan di Tanah Air. Sebagaimana tertuang dalam dalam laporan yang dirilis Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Dalam laporan IEEFA, disebutkan bila kurangnya transparansi menjadi salah satu masalah dalam sektor kelistrikan di Indonesia. Hal ini menciptakan kondisi yang tidak seimbang bagi perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke sektor tersebut.

“Data yang terverifikasi sangat sulit ditemukan. Terutama terlihat dalam data yang dipakai untuk menghitung angka yang paling berpengaruh di sektor ini yakni biaya pokok produksi PLN,” ujar Elrika Hambadi, Analis IEEFA sebagaimana tertulis dalam laporan tersebut, Ahad (16/9/2018).

Menurut Elrika, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar atas seluruh kegiatan produksi PLN. Selain masalah biaya produksi, sistem pengadaan PLN juga menjadi masalah kedua yang membayangi kurang transparannya BUMN listrik ini.

“PLN telah beberapa kali melakukan penunjukan langsung dan pemilihan langsung. Bagi beberapa pembangkit mulut tambang dan pembangkit tenaga uap,” terang dia.

Bahkan proses lelang perusahaan setrum ini juga dinilai masih kurang transparan meski didesain agar terbuka. Hal ini terungkap berdasarkan keluhan beberapa IPP atau perusahaan penyedia listrik swasta yang pernah mengikuti lelang. “Hasil tender terkadang membingungkan dan tidak transparan,” jelas Elrika.

Sehingga, salah satu rekomendasi yang diberikan IEEFA adalah  mendorong BUMN listrik tersebut sebagai perusahaan terbuka. Dengan menjadi perusahaan publik, PLN dinilai mau tak mau harus lebih transparan dan efisien karena dimonitor oleh pemegang saham.

“Mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi, opsi ini mungkin menjadi yang paling akhir untuk dipertimbangkan. Namun tetap bisa menjadi opsi apabila pemerintah tetap sebagai pemegang saham terbesar di PLN,” urai Elrika.

Dia mencontohkan apa yang dilakukan pemerintah kepada PT Bank Mandiri Tbk di sektor perbankan dan PT Wijaya Karya Tbk di sektor konstruksi. Meski demikian, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan untuk menjadi perusahaan publik. Karena tidak berarti akan langsung memberikan perubahan.

“Selain memberi tekanan agar lebih transparan, perusahaan publik biasanya fokus untuk mendatangkan keuntungan serta pembagian dividen. Hal ini dapat meningkatkan tarif menjadi lebih tinggi bagi konsumen,” tandasnya. (*)

Writer: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top