EKONOMI & BISNIS

Rupiah Terus Melemah, Istana: Jangan Panik!

ilustrasi mata uang rupiah. (Foto: Shuterstock)

JAKARTA, Kate.id – Mata uang Republik Indonesia (RI) mengalami pelemahan hingga level psikologis Rp 15 ribu per dolar. Masalah ini ditanggapi cepat oleh Istana Negara. Dalam hal ini, Istana kembali menegaskan agar masyarakat tidak perlu panik menghadapi pelemahan rupiah. Kondisi itu disebut tidak sama dengan yang terjadi pada 1998.

Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Denni Puspa Purbasari. Dia kembali mengingatkan agar masyarakat tidak perlu panik terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang pekan lalu sempat menyentuh Rp15 ribu per dolar AS. Apalagi, lanjutnya, jika kondisi ini disamakan dengan kejadian krisis moneter pada 1998, situasinya sangat jauh berbeda.

Denni mengemukakan, pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat mawas terhadap perkembangan situasi yang terjadi dan telah memiliki pengalaman serta akumulasi pengetahuan dalam membanca sinyal dan mencegah krisis keuangan seperti pada masa lalu.

Dia turut mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak menjadikan situasi ekonomi saat ini sebagai komoditas politik. “Saya mengajak kepada semua pihak, jangan menggunakan apa yang terjadi pada rupiah sekarang untuk kepentingan kontestasi politik. Indonesia rumah kita bersama. Tidak ada yang diuntungkan kalau rumah kita runtuh,” urai Denni di Jakarta, Sabtu (8/9/2018).

Dia menjelaskan, pada 1998 silam, Indonesia menganut rezim kurs tetap yang nilainya tidak realistis. Sehingga depresiasi rupiah mencapai 350 persen.

“Apa yang terjadi sekarang tidak sama dengan 1998. Kita menganut kurs mengambang dan depresiasi terjadi secara gradual. Selain itu, saya tegaskan kondisi ekonomi Indonesia tidak sama seperti Turki dan Argentina,” tegasnya.

Doktor ekonomi lulusan University of Colorado at Boulder menyatakan, situasi ekonomi di Indonesia khususnya dalam sepekan terakhir, sebagian besar disebabkan sentimen negatif pelaku pasar terhadap apa yang terjadi pada Argentina dan sebelumnya lagi di Turki.

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin Rapat Kabinet Terbatas. Pemerintah mengimbau masyarakat tak panik terhadap melemahnya mata uang rupiah. (Foto: Antara/Widodo S. Jusuf)

“Bila ditarik dari kurun waktu mulai dari April, tekanan terhadap rupiah sangat dipengaruhi peningkatan suku bunga Fed. Kebijakan fiskal AS yang ekspansif, dan perang dagang yang direspons dengan devaluasi Yuan,” papar Denni.

Dalam hal ini dia tak memungkiri kondisi rupiah ini juga tidak terlepas dari persoalan domestik yaitu defisit neraca transaksi berjalan. Namun, Denni menyebut hal ini sebagai persoalan lama. Yang berakar dari kurang unggulnya produktivitas negara kita dalam memproduksi barang dan jasa jika dibandingkan dengan negara lain.

“Produktivitas yang rendah menyebabkan daya saing kita rendah dan ekspor tidak tumbuh cepat dibandingkan dengan impor,” sebut dia.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ini pemerintah memiliki beberapa kebijakan. Di antaranya dengan menurunkan defisit fiskal, memberlakukan B20, menjadwal ulang beberapa proyek infrastruktur yang belum dibangun, serta menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk 1.147 barang konsumsi impor seperti sabun, sampo, kosmetik, hingga lemari es.

Hal itu dilakukan untuk memperlambat pertumbuhan impor barang konsumsi dan mendorong produksi domestik. “Dalam hal ini pemerintah hanya memberlakukan untuk barang konsumsi, bukan bahan baku. Karena pemerintah tahu bahan baku impor digunakan untuk menunjang produksi nasional,” tandas Denni.

PEMERINTAH DIMINTA PRIORITASKAN PRODUKSI LOKAL

Melemahnya nilai tukar rupiah ini ditanggapi kalangan pelaku usaha. Dalam hal ini, para pengusaha mendorong pemerintah memprioritaskan pengadaan barang produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryani Motik meyakini penguatan industri dalam negeri dapat dipelopori oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah, dapat mengalokasikan anggaran untuk mengadakan barang yang bersumber dari pelaku usaha domestik.

“Misalnya wajibkan batik dari lokal. Jangan karena ada beda harga Rp 20 ribu -Rp 30 ribu, batik cap Tiongkok yang menang pengadaan,” kata Suryani, Sabtu (8/9/2018).

Industri batik lokal yang perlu mendapat dukungan. (Foto: Istimewa)

Dia menyebut, industri dalam negeri dapat tumbuh jika pelaku usaha mendapatkan kepastian pasar. Bila pasar ada, maka perbankan juga lebih serius memberikan suntikan modal guna memperluas skala usaha. “Negara lain seperti Jepang juga kasih kesempatan pengusahanya untuk pasar domestik,” jelas Suryani.

Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menilai selama ini Indonesia diserang oleh barang-barang impor dan ilegal. Dia mengenang kala memimpin Kementerian Perdagangan 2014-2015, sekuat tenaga melindungi industri kecil dan menengah (IKM) dalam negeri.

Waktu itu, ada permintaan untuk mengimpor tekstil dengan motif batik dan pakaian bekas. Andai dia mengizinkan, bukan mustahil industri teknis atau garmen dalam negeri terpuruk. “Kalau saya tak selesaikan kasihan yang kecil, masa kita bangsa pakaian bekas?” kata Rachmat dalam diskusi bertajuk “Bisakah Kita Bersatu Menghadapi Krisis Rupiah?” di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (8/9).

MOMENTUM PENGUSAHA DORONG EKSPOR

Di satu sisi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bisa dipandang sebagai momentum bagi para pengusaha untuk mendorong eskpor. Rahmat Gobel mengatakan, momentum bagi pengusaha hendaknya dilihat bukan sebagai ancaman.

“Kalau pengalaman saya sebagai pengusaha, ini momentum dorong ekspor. Ini peluang sebagai pengusaha, bukan ancaman. Bagaimana kita bisa dorong ekpor kita dari Indonesia,” jelasnya .

Rachmat Gobel. (Foto: Istimewa)

Tentu saja, upaya untuk mendorong ekspor tersebut tidak terlepas dari kendala. Rahmat mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah di jalur yang benar dalam hal membangun infrastuktur. Dengan tujuan mengurangi biaya distribusi barang-barang.

Namun demikian, industri lokal dan nasional juga harus didukung. Jika tidak, infrastruktur yang telah selama 4 tahun dibangun, hanya akan dimanfaatkan sebagai jalur impor semata.

“Kita punya pasar, pasar itu harus kita manfaatkan. Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur untuk mengurangi cost logistik yang mahal, tetapi harus disertai industri di daerah yang dilewati. Karena kalau tidak ini hanya akan dijadikan jalur impor,” tegas Rachman.

Pemerintah juga perlu mendorong investasi untuk memperkuat pasar domestik. Dengan infrastruktur yang terus dibangun, Rahmat mengaku optimistis pasar domestik bisa diperkuat sehingga bakal berdampak pada penguatan rupiah. (*)

Writer: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top