POLITIK

Menurut Survei LSI Denny JA, Mayoritas Netizen Suka #2019GantiPresiden

Salah satu aksi warga mendukung gerakan #2019GantiPresiden. (Foto: Media Indonesia/Pius Erlangga)

JAKARTA, Kate.id – Gerakan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden rupanya banyak diminati netizen di Indonesia. Hal ini terungkap dalam jajak pendapat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Dalam jajak pendapat ini, LSI Denny JA menjadikan kalangan pengguna media sosial (medsos) sebagai responden.

Hasilnya, merujuk survei LSI Denny JA, mayoritas responden mengaku menyukai tagar  berbau politik tersebut. Angkanya mencapai 63,2 persen responden dari total responden yang disurvei. Sementara 30 persen responden menyatakan tidak menyukainya. Lantas 6,8 persen sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan, angka 63,2 persen itu merupakan kalkulasi dari tiga platform besar medsos meliputi Facebook, Twitter dan Instagram. Jika dirata-rata, setidaknya ada 56 persen di setiap platform dari total penggunanya yang menyukai tagar tersebut.

“Kami memang tidak membagi kira-kira #2019GantiPresiden ini sukanya di tiga plaform ini yang mana. Tetapi kami melihat secara keseluruhan dari pengguna Facebook, Twitter dan Instagram,” ujar Ardian Sopa di kantor LSI Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (5/9/2018).

Meski mendapat tingkat kesukaan yang tinggi, popularitas tagar yang sering digaungkan pihak-pihak yang tak suka dengan kepemimpinan presiden Joko Widodo itu itu menurun dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Angkanya tercatat stagnan kisaran 5-10 persen.

Dijelaskan Ardian, angka itu menunjukkan penurunan bila dibandingkan situasi sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Akan tetapi, tagar itu masih bisa berpotensi naik atau justru ditinggalkan jika opini pengguna medsos berubah.

“Sebulan terakhir kenaikannya tidak terjadi lagi. Tetapi posisinya dari awal 5-10 persen menjadi stagnan. Ke depannya apakah bisa naik atau tidak tergantung dari pengolahan opini yang ada di masyarakat,” ulasnya.

Ardian berpendapat, kesukaan atas tagar #2019GantiPresiden memang menambah elektabilitas kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Bahkan tidak hanya di tagarnya saja, tetapi di pengguna media sosialnya sendiri bisa menaikkan dukungan terhadap Prabowo-Sandi,” tegas Ardian.

POPULER

Sejak digaungkan pertama kali oleh politisi Partai Keadilan Sosial (PKS), tagar #2019GantiPresiden mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Masyarakat terbelah, sebagian di antaranya khususnya yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi mendukung gerakan ini. Sementara sebagian lagi yaitu pihak-pihak pro Jokowi menentangnya dengan keras.

Faktanya, gerakan yang ditandai dengan dikenakannya kaus bertuliskan #2019GantiPresiden ini ditiru kelompok petahana yang membuat tagar tandingan di antaranya #DiaSibukKerja dan #Jokowi2Periode. Namun meski telah ada tagar tandingan, kampanye #2019GantiPresiden terus deras mengalir yang diiringi deklarasi di berbagai tempat.

Sayangnya, pihak-pihak tak bertanggung jawab bertindak berlebihan menanggapi deklarasi ini. Di beberapa daerah, oknum-oknum ormas dan pendukung petahana melakukan aksi penolakan yang berbuntut persekusi kepada para pegiat #2019GantiPresiden. Penolakan paling keras dialami artis senior Neno Warisman. Bukan hanya sekali, Neno dua kali mengalami tindakan tidak menyenangkan dari pihak-pihak yang menolak kehadirannya yang akan melakukan deklarasi.

Pertama di Batam, Neno bersama dilempari tempat sampah. Sementara di Riau, Neno terpaksa dijemput polisi dan dipulangkan padahal dia baru saja menginjak bandara Pekanbaru. Bukan hanya Neno, rencana deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya diwarnai pengadangan oleh sejumlah oknum ormas yang berbuntut aksi anarkis dan persekusi.

Kinerja Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) lantas mendapat sorotan. Pasalnya dua lembaga tersebut tidak mengizinkan deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya dan Pekanbaru. Bahkan, BIN memulangkan paksa Neno Warisman yang hendak mempimpin deklarasi.

Menanggapi hal tersebut, Polri menyatakan sejatinya tidak mempermasalahkan kegiatan deklarasi yang dilakukan masyarakat pendukung #2019GantiPresiden. Asalkan tidak ada penolakan dari berbagai pihak di wilayah yang ingin dijadikan tempat deklarasi.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto di Mabes Polri. (Foto: Multimedia News Polri)

Pihak kepolisian menepis anggapan dianggap tak netral lantaran tak mengizinkan hingga membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah.

“Saya tegaskan (Polri) netral setiap ada kegiatan masyarakat. Kan ada UU. Terutama kegiatan masyarakat yang menyampaikan aspirasi kita mengacu kepada UU No 9/1998,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Di pasal 6 UU No 9/1998, kata Setyo, sudah jelas mengatur pembatasan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian, saat mengajukan izin ke polisi disertai informasi jumlah peserta aksi, atribut yang digunakan dan lokasi yang dijadikan tempat aksi.

“Polisi melakukan penilaian apakah kegiatan ini akan mengganggu keamanan atau tidak. Apakah ada yang menolak, karena yang menolak hanya segelintir orang bisa memicu permasalahan,” urainya.

Dalam hal ini, ujar Setyo, polisi bertindak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar terhindar dari konflik. “Itu harus kita pegang teguh. Kalau terjadi konflik polisi yang salah,” tegasnya.

Pelarangan kampanye kampanye #2019GantiPresiden ini sendiri di satu sisi dinilai dapat merugikan kubu Jokowi. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Toto Sugiarto mengatakan, kesan publik yang muncul setelah pelarangan ini adalah pemerintah yang menghalangi aspirasi publik dalam ruang demokrasi.

“Jadi yang rugi bukan Prabowo atau Neno Warisman. Mereka menjadi terangkat. Sekarang kan semua telvisi memberitakan oposisi, ini dampak buruk dari pelarangan. Seperti bunuh diri untuk pejawat,” ujar Toto dilansir dari Republika.co.id.

Menurut Toto, mendekati Pilpres 2019 pemerintah berikut jajarannya harus bijaksana dalam menghadapi kegiatan-kegiatan semacam ini agar tidak merugikan diri sendiri. Seharusnya agar adil, pemerintah juga melarang segala bentuk kegiatan dari kubu mereka, yakni tim #Jokowi2Periode.

Ia menilai, pemerintah memang merasa kampanye dari kubu ganti presiden ini membuat kondisi pemerintahan tidak stabil. Apalagi saat ini belum mulai masa kampanye Pilpres 2019. Untuk itu Toto menyarankan semua pihak menahan diri sampai masa kampanye tiba. Meskipun begitu, apabila segala bentuk aspirasi dilakukan sesuai aturan dan tidak anarki, pemerintah seharusnya memperbolehkan.

“Kita kan sudah masuk iklim demokrasi, sejauh aspirasi itu tidak dilakukan dengan anarkis, maka berbagai dialog dengan berbagai topik sebaiknya dibolehkan. Kalau anarkis baru urusan kepolisian untuk menindak,” tandasnya. (*)

Writer: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top