POLITIK

Eks Koruptor Maju Caleg, KPU-Bawaslu “Berseteru”

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) didampingi perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih antara lain Almas Sjafrina (kedua kiri), Fadli Ramadhanil (kanan) menunjukkan kotak dukungan saat penyerahan petisi dukungan tolak caleg koruptor di Media Center KPU, Jakarta, Jumat (31/8). Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menyerahkan petisi dukungan untuk menolak Caleg Koruptor yang hingga kini telah mencapai 240 ribu tandatangan petisi. (Foto: Antara Foto/Reno Esnir)

JAKARTA, Kate.id – Keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melarang mantan narapidana (napi) korupsi mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif (Caleg) mendapat rintangan keras. Meskipun aturan ini telah dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU), namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI rupanya belum sependapat dengan kebijakan KPU tersebut.

Perbedaaan sikap antara Bawaslu RI dan KPU RI terkait caleg berstatus eks napi kasus korupsi belum juga menemukan titik temu. Perselisihan di antara kedua lembaga penyelenggara pemilu ini malahan semakin meruncing setelah Bawaslu meloloskan 12 caleg eks koruptor yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Ke-12 caleg tersebut yaitu caleg DPRD yang berasal dari Bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, Tojo Una-Una, Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare. Terkait diloloskannya para caleg eks koruptor tersebut, Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyatakan pihaknya berlandaskan tiga alasan. Pertama, mempertimbangkan Pasal 28J UUD 1945 tentang hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.

“Pasal 28J ini menyatakan jika ingin disimpangi maka penyimpangannya melalui Undang-undang,” ujar Rahmat Bagja, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Alasan kedua menurut Bagja, karena Bawaslu masih berpatokan pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak melarang caleg eks koruptor maju di pemilihan legislatif (Pileg). Selama caleg tersebut mengumumkan kepada media cetak perihal rekam jejaknya.

“Jika ada ketentuan hukum yang bertentangan dengan UU, maka yang dipilih adalah UU,” jelasnya.

Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat meresmikan Pojok Pengawasan Pemilu di Indramayu. (Foto: Panwaslu Indramayu)

Lantas alasan ketiga Bawaslu, sambung Bagja, pihaknya berkeyakinan pembuatan Pasal 4 PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang caleg eks koruptor maju di pileg sudah bermasalah sejak awal. Sementara Mahkamah Agung (MA) menurut Bawaslu masih belum mengeluarkan keputusan terkait gugatan peraturan tersebut.

“Jika ini kami ikuti, polanya PKPU kemudian ini disahkan tidak mengikuti (PKPU), tiba-tiba putusan (MA keluar) Oktober atau November, bagaimana dengan rehabilitasinya (caleg)?” sebut Bagja.

MA sampai saat ini memang belum memutuskan hasil uji materi atas PKPU larangan caleg eks koruptor. Hal ini dikarenakan masih menunggu hasil uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan dasar tersebut, Bagja menyatakan, selama keputusan MA dan MK masih belum keluar, KPU wajib mengeksekusi putusan Bawaslu untuk meloloskan caleg eks koruptor.

“Tapi KPU kan menunda. Itu yang kami sesalkan. Kalau ditunda kan menyimpangi Undang-Undang,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, KPU memastikan tidak akan melaksanakan putusan sejumlah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Bawaslu yang mengabulkan sengketa, yang diajukan mantan napi koruptor maju jadi caleg di Pemilu 2019. Bahkan KPU secara resmi mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan KPU di daerah agar menunda pelaksanaan putusan pengawas setempat.

Surat tertanggal 31 Agustus itu meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota tetap berpedoman pada regulasi teknis yang diatur dalam PKPU Nomor 14 dan 20 Tahun 2018. Khususnya dalam menyikapi putusan Bawaslu setempat terkait mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2019.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengingatkan, dua PKPU tersebut mengatur larangan bagi partai politik untuk mencalonkan eks terpidana kasus korupsi dalam pemilu. Baik pemilu DPR, DPD, maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota. ’’Sampai saat ini masih berlaku,’’ kata dia.

Arief menjelaskan, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dua PKPU tersebut bertentangan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Berdasar penjelasan itu, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota diminta menunda pelaksanaan putusan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota,’’ lanjutnya. Setidaknya penundaan tersebut berlaku sampai putusan MA keluar.

Dengan edaran tersebut, 12 caleg dan calon senator yang putusannya terlanjur dikabulkan dipastikan tetap berstatus tidak memenuhi syarat. Nama mereka tidak akan dicantumkan dalam daftar calon sementara (DCS), bahkan mungkin daftar calon tetap (DCT) yang diterbitkan 21 September.

Akan menjadi pengecualian jika MA memutuskan PKPU tersebut bertentangan dengan UU dan putusannya keluar sebelum DCT. Sebab jika DCT sudah ditetapkan, tidak bisa diubah lagi. Tidak ada lagi penggantian caleg setelah DPT meski caleg meninggal dunia. Putusan MA tidak lagi bisa berpengaruh jika DCT sudah ditetapkan.

KPU TERANCAM DILAPORKAN KE DKPP

Keputusan Bawaslu ini mendapat tanggapan positif dari eks napi korupsi yang diloloskan. Salah satunya yaitu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI Jakarta M Taufik. Dia meminta KPU DKI Jakarta tunduk atas putusan Bawaslu, terkait putusan yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai caleg.

“Alhamdulillah, saya pertama mengapresiasi kerja Bawaslu yang tanpa takut akan tekanan. Dia (Bawaslu, Red.) berpedoman dengan UU,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Senin (3/9/2018).

Taufik meyakini, sejak awal PKPU yang melarang napi korupsi tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota dewan telah melanggar Undang-undang. Sesuatu yang bertentangan menurut Taufik semestinya tidak boleh terjadi.

Lantas apabila KPU tidak melaksanakan putusan, pihaknya akan menempuh jalur hukum. “Kami gugat lagi pidana perdata ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Red.). Terus saja kami gugat,” kata pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD DKI ini.

Taufik beranggapan, peraturan yang dibuat KPU dengan melarang mantan koruptor mencalonkan diri sebagai caleg dibangun atas dasar opini, bukan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, dia merasa langkah yang dilakukan sudah benar.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik. (Foto: VIVA.co.id/Muhamad Solihin)

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri pada Pileg 2019. Karena berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, seorang mantan napi korupsi tidak dapat mencalonkan pileg.

Diketahui, Taufik pernah divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004. Dia dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Ketika itu dia menjabat ketua KPU DKI.

Taufik lantas menggugat KPU DKI ke Bawaslu DKI karena namanya tidak dimasukkan dalam daftar calon sementara. Taufik juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk menggugat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Ancaman dilaporkannya KPU ke DKPP jika tidak segera melaksanakan putusan Bawaslu yang mengakomodasi sejumlah mantan napi korupsi maju caleg di Pemilu 2019 memang mungkin terjadi. Potensi pelaporan ini dibenarkan pengamat kepemiluan, Said Salahudin. Menurut Said, ada dua pihak yang dapat melaporkan KPU ke DKPP. Yaitu Bawaslu dan para mantan napi korupsi yang sebelumnya diloloskan Bawaslu.

“Untuk Bawaslu, ada dua mekanisme yang mereka dapat ambil. Pertama, memberikan sanksi pelanggaran administrasi ke KPU. Karena tidak melaksanakan putusan Bawaslu. Kedua, melaporkan ke DKPP, atas dugaan pelanggaran kode etik,” ungkap Said, Kamis (6/9/2018).

Meski demikian, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini sangat tidak menyarankan Bawaslu melaporkan KPU ke DKPP. Karena diprediksi bakal membuat suasana semakin tak kondusif.

“Tapi kalau yang melapor itu bakal caleg, ya sah-sah saja. Karena dalam hal ini kan mereka yang dirugikan. Sudah diputus Bawaslu, tapi belum ada kepastian kapan dimasukkan dalam daftar caleg tetap (DCT). Saya juga tidak menyarankan, tapi itu hak mereka,” sebut Said.

Lebih lanjut dia menjelaskan, perselisihan pendapat antara KPU dan Bawaslu bukan baru kali ini terjadi, bahkan sudah berkali-kali. Hanya saja di periode sebelumnya, ada forum tripartit yang beranggotakan KPU, Bawaslu dan DKPP. Forum itu digagas Ketua DKPP sebelumnya, Jimly Asshiddiqie.

“Sepanjang pengetahuan saya, ketika muncul potensi masalah di antara dua lembaga, Jimly mengambil inisiatif, menyamakan persepsi. Itu dilakukan secara internal. Padahal sebenarnya bukan wewenang DKPP membentuk itu,” bebernya.

Said meyakini, Jimly mengambil peran tersebut karena merasa setiap permasalahan hukum harus ada ijtihad-nya agar tidak menuai kontroversi. Apalagi Jimly mantan Ketua MK.

“Nah, DKPP yang sekarang saya tidak melihat mau mengambil inisiatif itu. Langkah yang diambil benar juga, karena bukan wewenang DKPP. Cuma, hukum kan butuh solusi, nah Jimly mengambil peran sebagai penengah,” tegas Said.

KEPUTUSAN BAWASLU BISA DIABAIKAN

Di satu sisi, keputusan Bawaslu yang meloloskan mantan napi korupsi sebagai bakal caleg juga turut menuai kontroversi. Mantan Ketua MK, Mahfud MD menyebut, keputusan tersebut membuat kacau Pemilu 2019.

Dia menjelaskan, PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam Pemilu 2019 justru menjadi polemik karena campur tangan Bawaslu RI. “Masalahnya disebabkan oleh intervensi Bawaslu dalam penafsiran hukum,” kata Mahfud, Kamis (6/9/2018).

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang membolehkan mantan napi kasus korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak ikut nyaleg. Namun demikian, tiga mantan napi ketegori itu telah dilarang pencalonannya melalui PKPU 20 Tahun 2018. Apalagi peraturan buatan KPU itu sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Perundangan tersebut menjadikan PKPU sudah sah secara hukum dan harus berlaku. Satu-satunya jalan untuk membatalkan PKPU tersebut, sambung Mahfud, adalah melalui putusan MA.

Jika kemudian Bawaslu langsung ikut campur, maka pemilu akan menjadi kacau. Sebab, parpol yang sebelumnya sudah taat untuk tidak ajukan calon eks koruptor, kini meminta dibuatkan daftar baru lagi lantaran ada peluang diloloskan Bawaslu.

“Jadi kacau masalahnya. Karena itu menurut saya, keputusan Bawaslu itu harus diabaikan. Kita nunggu putusan MA soal JR karena PKPU itu sudah sah diundangkan,” kata Mahfud.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron. (Foto: Radar Cirebon)

Sementara itu Komisi II DPR yang membidangi hal ini sudah tidak mau masuk perdebatan penetapan bakal caleg mantan napi korupsi. Dalam hal ini, Komisi II menyerahkan kelanjutannya pada KPU dan Bawaslu.

“Polemik itu sekarang ada di Bawaslu dan KPU. Silakan tanya soal teknisnya ke mereka. Yang pasti di tataran partai dan Komisi II sudah selesai,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron di gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Sambung politisi Demokrat tersebut, pihaknya menghargai komitmen KPU menerbitkan PKPU 20/2018 tentang larangan napi korupsi maju pencalegan 2019. “Itu menjadi bagian yang harus diputuskan oleh KPU dan Bawaslu. Keduanya ada forum untuk duduk bersama dan memutuskan,” terangnya.

Namun ia menegaskan komitmen Partai Demokrat untuk tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. “Sudah jelas pandangan fraksi kami, silakan tanya ke KPU dan Bawaslu,” pungkasnya. (*)

Writer: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top