POLITIK

Dari Sri Mulyani hingga TGB, Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Sarat Pejabat Negara

Jokowi bersama Sri Mulyani dan Jusuf Kalla. Baik Sri Mulyani dan Jusuf Kalla keduanya masuk dalam TKN pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. (Foto: Wahyu Putro/Antara)

JAKARTA, Kate.id – Senin (20/8/2018), Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang merupakan koalisi pengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin menyerahkan susunan Tim Kampanye Nasional (TKN) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Beberapa tokoh politik yang masih berstatus pejabat pemerintahan aktif tampak menghiasi daftar TKN pasangan ini. Terdiri dari wakil presiden Jusuf Kalla (JK), para menteri di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, hingga para kepala daerah salah satunya Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi.

Hasto Kristiuanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan yang dalam TKN ini menjabat sebagai sekretaris menuturkan, kehadiran JK dan para pejabat negara tidak akan merusak posisi netral dan kinerja pemerintah.

“Ini kesinambungan pemerintahan sebelumnya. Apapun, Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf adalah kesinambungan dari pemerintahan Jokowi-JK,” tegas Hasto kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Dijelaskannya, nama JK dan Sri Mulyani masuk dalam Dewan Pengarah TKN. Tugasnya adalh memberikan arahan yang bijak.

“Pengarah itu sifatnya direction. Dewan penasihat itu lebih kepada aspek wisdom dan juga kebangsaan. Nilai-nilai fundamental yang kita jaga dari tim kampanye adalah jangan sampai memecah persatuan bangsa,” beber dia.

Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi. (Foto: ist)

Sementara anggota TKN yang berstatus kepala daerah, selain TGB terdapat pula Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil. Semuanya merupakan kepala daerah yang didukung partai-partai dalam KIK.

Disebutkan Hasto, keberadaan para kepala daerah ini dalam struktur tim kampanye dengan tugas pokok memiliki tugas menjadi pengarah teritorial di wilayah masing-masing. “Ya nanti masuk ke dalam pengarah teritorial,” jelas Hasto.

Sedangkan untuk susunan daftar Dewan Penasihat TKN, diisi para ketua umum dari partai-partai yang mengusung Jokowi-Ma’ruf. Susunan TKN yang diserahkan ke KPU ini belum termasuk penjabat Ketua yang memang belum dipilih. 

Sementara itu nama Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD, tidak ada dalam daftar TKN tersebut. Tidak adanya nama Mahfud ini memang dikarenakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI itu tak mau bergabung dengan menjadi timses, berkaitan jabatannya di BPIP.

Mahfud MD (Foto: Reno/detik.com)

“Saya tak bisa jadi ketua tim sukses atau tim pemenangan karena saya berada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP,” sebut Mahfud kepada wartawan di Plaza Semanggi, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Mahfud berujar, BPIP ditugaskan langsung oleh Jokowi selaku presiden untuk menata ideologi. Di dalamnya meliputi netralitas penyelenggara negara. “Karena BPIP kan penyelenggara juga. Jadi, kalau saya masuk ke tim sukses yang manapun itu berarti saya tak netral. Itu saja,” jelasnya.

Akan tetapi, pria yang sempat menjadi bakal cawapres Jokowi tersebut menyatakan belum ada tawaran dari pihak manapun yang memintanya menjadi tim sukses pasangan capres. “Tidak ada (tawaran),” imbuh dia. (*)

Writer: Tony Borneo

Comments

BERITA TERBARU

To Top