HUKUM & KRIMINAL

Pencegahan Radikalisme Masuk Kurikulum Sekolah

Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius (kanan), bersama Menteri Kemendikbud Muhadjir Effendy (tengah), dan Sekjen Kemenag, Nur Syam. (Fotho: humas BNPT)

JAKARTA, Kate.id – Paham radikalisme dan terorisme yang berpotensi menjangkiti generasi milenial menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Fasilitas pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi sebagai tempat melahirkan generasi penerus bangsa, disebut-sebut justru dijangkiti paham negatif.

Hal ini mendasari Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) melakukan kerja sama dengan menandatangani Memorandum of Outstanding (MoU)tentang pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi, di Ruang Sidang Graha I Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta pada Kamis (19/7).

Dikutip dari laman resmi BNPT, penandatanganan dilakukan masing-masing pimpinan kementerian dan lembaga yakni Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, dan Perwakilan Menteri Agama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, Nur Syam.

Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, pendidikan merupakan faktor penting pembentuk karakter bangsa. Oleh karenanya, infiltrasi paham menyimpang dan perubahan nilai dalam lingkungan pendidikan perlu diantisipasi.

“Radikalisme yang negatif itu yang anti NKRI, anti Pancasila, intoleransi serta takfiri. Ini ada dan mulai memasuki dari pendidikan dasar, SMP, dan SMA. Anak-anak sebagai bibit bangsa harus diperkaya dengan akhlak baik dan pengetahuan,” ujar Suhardi.

Setidaknya ada delapan poin yang disepakati oleh tiga lembaga negara tersebut. Pertama meliputi ruang lingkup, penyebarluasan informasi tentang pencegahan paham radikal dan intoleransi pada satuan pendidikan. Kedua, pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan yang berorientasi pada pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi.

Ketiga, penguatan materi moderasi serta toleransi dalam keberagamaan sebagai pengembangan materi bahaya radikalisme dan intoleransi yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Selain itu disepakati juga peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan di bidang pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Lalu pertukaran data dan informasi serta tenaga ahli terkait upaya pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara. Kemudian, pelibatan keluarga dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi.

“Pengembangan materi pendidikan keluarga dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi, dan terakhir pemberian layanan pendidikan bagi peserta didik yang berhadapan dengan hukum dan mengalami stigma akibat perbuatan yang bersumber dari paham radikal dan intoleransi,” sebutnya.

Diharapkan melalui kerja sama ini dapat memperkuat sinergisitas antar lembaga negara. Serta sebagai tindakan tepat dalam mencegah penyebaran paham radikal dan rasa intoleransi di lingkungan satuan pendidikan. (lim)

 

Writer: Sandy Hidayat
Editor: Tony Borneo
Comments

BERITA TERBARU

To Top